Chat with us, powered by LiveChat Example

Fahri Hamzah: Kalau Saya Presiden, KPK Saya Bubarkan


 emaspk1.com

BERITA EMAS

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Oleh karena itu, kata Fahri, presiden harus benar-benar memahami bagimana cara penanganan korupsi.Kalau saya presidennya, maka KPK akan saya bubarkan,” kata Fahri saat menjadi pembicara di Fakultas Ekonomi Syariah di IAIN Syekh Nurjati, Kota Cirebon, Rabu (20/09/2017), Seperti dilansir dari Radarcirebon.com

Menurut Fahri, pemeberantas korupsi bukan perkara yang sulit, jika presiden memahami hal tersebut.Pasalnya, kata Fahri, Presiden memiliki instrumen Perppu, sehingga bukan perkara yang sulit untuk memberantas korupsi. “Lembaga itu kini sudah tidak relevan,” ucap Fahri.

Menurut Fahri, korupsi bisa diberantas bila presiden memahami seluk-beluk tindak pidana tersebut dan penanganannya. Bagi Fahri, keberadaan KPK tidak terlalu berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi.

“Saya punya optimisme kalau presidennya ngerti, persoalan korupsi itu kecil, gampang kok diberantasnya. Dia (presiden) punya instrumen perppu dan instrumen lainnya yang bisa membuat kita menyelesaikannya secara gampang,” sambungnya.

Sementara, seperti dilansir dari Detik.com, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menanggapi adu kicauan tentang legalitas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Twitter.

“Sebenarnya saya malas berdebat kusir tentang OTT dan penyadapan dengan Pak Fahri Hamzah. Tapi agar msyarakat tidak tersesatkan, maka saya jawab sekarang,” ujarnya dalam akun @mohmahfudmd, Kamis (21/9).

Guru Besar FH UII Yogya itu menjelaskan bahwa di awal perdebatan, Fahri mempersoalkan masalah dasar hukum OTT yang biasa digunakan KPK.

“Dimana itu diatur di dalam hukum? Kok KPK RI melakukannya?” tutur Mahfud menirukan pertanyaan Fahri.Kemudian, Ketua Presidium KAHMI itu menjabarkan bahwa ketentuan dan definisi tangkap tangan itu diatur dengan jelas di dalam pasal 1 butir 19  KUHAP. Itu yang kemudian menjadi dasar bagi KPK melakukan OTT.

“Mungkin kaget, lalu Pak Fahri mendebat bahwa di KUHAP itu yang ada tangkap tangan, bukan operasi tangkap tangan. Jadi tidak ada kata ‘operasi’,” terang Mahfud.

Jawaban Fahri ini justru membuat Mahfud kaget. Pasalnya, yang dipersoalkan Fahri adalah istilah operasi yang tidak termaktub dalam KUHP. Sehingga bagi Fahri, OTT berbeda dengan tangkap tangan.